RRI.CO.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch, Ferdy Hasiman, menilai lonjakan harga timah global dipicu penertiban tambang ilegal. Ia menyebut ketegasan Presiden Prabowo Subianto menekan pasokan timah ilegal ke pasar dunia.

Harga timah dunia melonjak dan menembus level di atas USD 51.000 per ton pada awal 2026. Di London Metal Exchange, harga timah tercatat mencapai USD 51.325 hingga USD 56.816 per ton pada 22-23 Januari 2026.

Ferdy menyatakan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) membuat distribusi timah hanya melalui jalur resmi. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan menurun sehingga mendorong kenaikan harga di pasar global.

"Indonesia kan produsen nomor dua terbesar di dunia untuk timah. Nah ketika tambang-tambang ilegal itu ditertibkan, pasokan ke pasar jadi turun, dengan itu juga harga akan naik,” ucap Pengamat Ekonomi Politik tersebut dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Ia menilai langkah tegas ini baru terlihat nyata pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ferdy, dengan posisi Indonesia sebagai produsen timah terbesar kedua dunia memberi pengaruh besar pada harga global.

Pengamat ini mengatakan praktik penambangan liar selama ini menyebabkan produksi timah tidak terkendali. Kondisi tersebut berdampak pada melimpahnya pasokan sehingga menekan harga timah di pasar global.

"Sebenarnya Indonesia bisa mempengaruhi pasar, tapi selama ini banyak orang yang jual timah diam-diam ke pasar. Makanya di pasar terlalu banyak pasokan," ucapnya.

Ferdy berharap langkah penertiban tersebut juga disertai penegakan hukum hingga pemidanaan pelaku. Ia menyebut kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Ia menambahkan, penertiban tambang ilegal juga akan mengoptimalkan kinerja PT Timah Tbk. “Dividen untuk negara meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah di Bangka Belitung,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemberantasan tambang ilegal di World Economic Forum 2026. Presiden menyebut pemerintah telah menutup sedikitnya 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

"Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya," kata Presiden Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan serta menyita 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal. "Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum, tidak boleh ada kompromi dan langkah mundur," ucapnya.