Usaha Pemerintah Menurunkan Tarif 32 Persen dari AS

PUBLIK menaruh harapan besar pada pemerintah terkait diplomasi tarif 32 persen dari Amerika Serikat. Masyarakat khawatir kebijakan ini berdampak pada berkurangnya lapangan kerja di sektor ekspor.

Sebagai negara besar, Indonesia tidak tinggal diam menghadapi tantangan tersebut. Berbagai upaya dilakukan, mulai pendekatan bilateral hingga bergabung dengan BRICS.

Sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor 32 persen pada 2 April 2025, pemerintah bergerak cepat. Indonesia aktif bernegosiasi untuk menurunkan tarif tersebut lewat jalur diplomasi ekonomi.

Berbagai proposal telah diajukan kepada AS, termasuk menawarkan impor produk unggulan mereka. Contohnya adalah gandum dan minyak mentah senilai 34 miliar dolar AS serta investasi lainnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di Washington DC. Dalam pertemuan itu, Airlangga membawa misi utama memperjuangkan penurunan tarif 32 persen.

Beberapa pihak mengkritik strategi diplomasi pemerintah yang dinilai kurang berhasil. Namun, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno tetap mendukung strategi diplomasi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Eddy, kenaikan tarif bukan cerminan buruknya hubungan bilateral RI-AS. Kebijakan tersebut adalah bagian dari tren proteksionisme global yang diambil Presiden AS Donald Trump.

Langkah Indonesia bergabung dengan BRICS bukan hanya gerakan simbolis dalam politik luar negeri. Itu juga strategi memperluas pasar ekspor Indonesia ke negara-negara emerging market.

Publik berharap usaha pemerintah yang dipimpin Menko Airlangga membuahkan hasil konkret. Harapannya, ada kesepakatan dengan AS untuk menurunkan tarif 32 persen tersebut.