SEJUMLAH Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sedang di ujung tanduk. Betapa tidak, dari 252 PTS yang belum melakukan proses pengajuan akreditasi, hanya 155 yang mengikuti akselerasi akreditasi pada 12-13 Agustus.

Berdasarkan data tersebut, memang masih ada sekitar hampir 100 PTS yang belum mengurus akreditasi. Namun, identifikasi data bersama BAN-PT dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti), terdapat 84 PTS bakalan dicabut izinnya karena tidak jelas.

Seperti halnya pengelola dan dosen sudah tidak ada, selain itu memang benar-benar sulit melanjutkan. PTS terancam ditutup tersebut terbanyak terdapat di Jawa Barat dan Jakarta.

Ketidakpatuhan dalam proses akreditasi, disebut tidak hanya mencerminkan adanya masalah dalam manajemen dan kualitas pengajaran. Namun, juga menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem pendidikan tinggi.

Kabar yang memprihatinkan ini berimplikasi terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Jangan sampai penutupan kampus kemudian mahasiswa tidak melanjutkan pendidikan.

Kita sependapat dengan kalangan legislatif di DPR yang meminta pihak kampus atau stakeholder terkait, termasuk Kemendikbudristek sebagai fasilitator, dapat membantu memindahkan mahasiswa ke PTS yang sudah terakreditasi. Sebab, hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga Indonesia merupakan hal penting.

Ke depan hal ini tidak perlu terulang lagi. Masyarakat hendaknya berhati-hati dan mencari tahu lebih dahulu akreditasi perguruan tinggi yang akan dipilih. Begitu pula dengan semua perguruan tinggi agar memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, seperti SDM sarana, dan prasarana pendidikannya.