JELANG Pemilu 2024 sebaiknya semua pihak berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan, terutama kaitannya dengan bantuan sosial (bansos). Sebab tidak menutup kemungkinan dalam situasi politik saat ini bansos sering disalahgunakan atau disalahartikan oleh pihak lain.
Mungkin program bansos ini dianggap sebagai kebijakan yang populis, apalagi di tengah situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tentu masyarakat menyambut baik adanya bansos guna menjaga daya beli akibat naiknya harga berbagai kebutuhan pokok.
Namun di sisi lain ada kekhawatiran bansos ini sengaja diberikan dengan tujuan politik tertentu. Maka tidak salah jika ada sebagian pihak yang kemudian menduga program bansos sebagai langkah politis untuk keuntungan pihak tertentu pula.
Program bansos yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilu, bisa pula ditafsirkan sebagai upaya memicu mobilisasi masyarakat. Itu supaya mereka memberikan perhatian khusus kepada pihak-pihak yang disokong pemerintah.
Karena itulah mengapa perlu adanya agenda pemerintah yang terukur. Dengan begitu program bansos ini tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu.
Kita sependapat dengan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah yang menyarankan pemerintah mengambil langkah nyata bahwa bansos bertujuan untuk membantu masyarakat. Langkah pemerintah itu menjadi penting untuk mencegah terjadinya politisasi bansos.
Karenanya diperlukan komitmen bersama kalau pemberian bansos menjelang pemilu itu harus difokuskan semata untuk pengentasan kemiskinan. Artinya bukan untuk keuntungan elektoral pihak-pihak yang memberikan bantuan tersebut.
Penyusun: Syariful Alam, Bambang Dwiana
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....