Menjaga Harga BBM Subsidi Demi Kendalikan Tekanan Inflasi

PEMERINTAH memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi.

Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani.

Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang.

Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya.

Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat US$89,43 per barel, meningkat dari US$81,68 per barel pada Juli.

Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran.

RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak.

Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak terus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global.

Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional.

Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

(Penulis: Syariful Alam)