Poin Utama
- Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2029–2030
- Indonesia menargetkan keanggotaan DK PBB untuk kelima kalinya
- Kampanye Indonesia untuk DK PBB dengan tema Fostering Unity, Advancing Peace
PERGANTIAN nakhoda di Kementerian Luar Negeri, bukan sekadar rotasi jabatan. Hal itu adalah momentum strategis, untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia.
Arrmanatha Christiawan Nasir, dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono. Ia langsung dihadapkan pada agenda besar, yang menuntut gerak cepat.
Namun suksesi kepemimpinan, tidak berarti me-reset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru, untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan, tanpa kehilangan momentum.
Salah satu yang paling mendesak adalah, mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kali ini adalah untuk periode 2029–2030.
Ambisi terhormat itu sendiri, telah dideklarasikan Indonesia di panggung Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, bulan September lalu. Fondasi kampanye, jejaring penggalangan dukungan, serta pengusungan tema besar “Fostering Unity, Advancing Peace” telah dilakukan.
Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah, bagaimana merawat denyut kampanye tersebut. Terutama membuahkan dukungan konkret, tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang.
Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan rekam jejak diplomasi yang membanggakan. Yakni duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, untuk kelima kalinya, setelah 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, hingga 2019–2020.
Panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestise diplomatik. Kursi tersebut adalah instrumen strategis, untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi, atas berbagai krisis global.
Karena itu gerak taktis Menlu baru, tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai idea-leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial, yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini.
Di sisi lain, Arrmanatha sendiri telah menegaskan, bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya. Berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Yang jauh lebih fundamental dari kursi Dewan Keamanan PBB adalah, menggunakan pengaruh tersebut, untuk merajut perdamaian abadi. Tidak lupa memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang, bagi kepentingan negara-negara berkembang.
Gass pol diplomasi di bawah komando Arrmanatha Christiawan Nasir, harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur. Untuk merawat kredibilitas internasional, sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional.
(Naskah turut disusun oleh Yuliana Marta Doky, Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....