Perampingan BUMN untuk Penguatan Ekonomi Nasional

LANGKAH Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN, yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara.

Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya.

Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan.

Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan. Kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi, yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN.

Oleh karena itu konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas.

Target efisiensi Rp100 triliun merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas.

Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharpkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN, sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing.

Dengan catatan prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan/ profesional serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional.

(Penulis: Syariful Alam dan Yuliana Marta Doky)