Optimalisasi Penanganan Karhutla Kalimantan dan Sumatra

  • 24 Agt 2026 07:32 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Presiden Prabowo Subianto tetapkan lima kebijakan penanganan karhutla
  • Pemerintah tambah 1.500 personel TNI untuk memperkuat operasi penanganan di lapangan
  • Operasi darat dan armada water bombing akan dioptimalkan menghadapi kebakaran hutan
  • Operasi Modifikasi Cuaca akan diperbanyak untuk mendukung penanganan karhutla

KEBAKARAN hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Karhutla memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman.

Situasi ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan lima kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla.

Pertama, pemerintah akan menambah 1.500 personel TNI untuk memperkuat penanganan di lapangan. Kedua, operasi darat akan dioptimalkan agar titik api dapat segera ditemukan dan dipadamkan.

Selanjutnya, armada water bombing akan diperkuat untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat. Pemerintah juga akan memperbanyak Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC, untuk membantu menghadirkan hujan.

Kebijakan kelima adalah memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendekatan ini penting, karena gambut yang kering dapat membuat api sulit dipadamkan dan mudah menyebar.

Besarnya tantangan terlihat dari data hotspot di Kalimantan Barat. Terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, serta 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah.

Selain itu, masih terdapat 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, tetapi tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan.

Upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan pemerintah daerah melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus 2026, tetapi kemudian dihentikan karena tidak tersedia potensi awan yang memadai.

OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer, sehingga tidak dapat menjadi satu-satunya andalan menghadapi karhutla. Karena itu, operasi darat harus tetap menjadi kekuatan utama di lapangan.

Deteksi dini, patroli, pemadaman cepat, dan pengawasan wilayah rawan harus berjalan bersamaan dengan dukungan dari udara. Penambahan personel juga harus dibarengi koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.

Yang tidak kalah penting adalah penguatan tata kelola lahan gambut. Infrastruktur pembasahan gambut, pengelolaan tata air, patroli, serta edukasi masyarakat harus diperkuat sebagai bagian dari pencegahan.

Sebab, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada memadamkan api. Strategi yang lebih ideal adalah mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas.

Inilah saatnya seluruh kebijakan penanganan karhutla dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi, kesiapsiagaan, dan pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatra dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun.

(Naskah juga disusun oleh Yuliana Marta Doky, Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....