DI tengah gejolak ekonomi global ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026, dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25 persen pada September tahun sebelumnya.

Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu.

Angka tersebut meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.

Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam hal ini tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70 persen, sementara, komoditas bukan makanan menyumbang 25,30 persen.

Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di perdesaan yang masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026, tercatat sebesar 10,67 persen, sedangkan perkotaan sebesar 6,34 persen.

Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan.

Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa/kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten/kota terpilih.