DI tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam. Karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik.

Asosiasi Kepala Daerah berdalih besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi pelayanan publik hingga program strategis nasional, dijadikan dasar utama tuntutan tersebut.

Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara administratif penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat.

Saat ini ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK masih menghadapi ketidakpastian gaji. Sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan harga sembako.

Di sinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasinya di mata publik.

Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan PPPK, demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial.

(Penulis: Tomo Hakim)