KEBIJAKAN strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026, membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur. Hal itu sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh.

Tahun 2025 lalu dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa.

Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60 ribu satuan pendidikan baru. Ini sesuai instruksi langsung Presiden sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan.

Langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata. Melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal.

Selebihnya menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran.

Terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), kawasan terdampak bencana serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi.

Sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif dan bermartabat. Demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang.

(Penulis: Toko Hakim)