Mendorong Integritas Pengelola BGN

  • 23 Jul 2026 07:32 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya memperkuat program Makan Bergizi Gratis.
  • Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru untuk memimpin program tersebut.
  • Langkah ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola layanan publik dan meningkatkan kualitas gizi nasional secara langsung.

MASYARAKAT mendukung langkah Pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional.

Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur dan akuntabel. Selain itu pelantikan lima pejabat baru Lili Khamiliyah, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana, mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi.

Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola terutama terkait integritas, transparansi dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran MBG.

Publik menuntut pengelolaan program yang bersi, responsif dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama.

Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan.

Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok rentan lainnya.

Harapan masyarakat jelas, seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional menjaga integritas dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....