PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin 20 Juli 2026.

Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan Kepala Negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan.

Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan.

Karenanya perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan Government Technology (GovTech) atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional.

Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi mempercepat pelayanan serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat agar tidak ada lagi ego sektoral antar-kementerian yang menghambat pertukaran data.

Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang kabinet paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur.

Terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan. Sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis, agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran.

(Penulis: Syariful Alam)