UTANG luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar Rp8.000 triliun. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat ?

Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan ? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain.

Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin.

Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi.

Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumtif melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan, bahkan negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan, selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar.

Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang terutama yang menggunakan mata uang asing.

Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara.

Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang Rp8.000 triliun tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan itu dapat memperkuat perekonomian nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang.

(Penulis: Tomo Hakim)