KEPUTUSAN Pemerintah untuk kembali mengkaji ulang anggaran per porsi menu Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah langkah responsif yang oatut kita apresiasi. Pemerintah tampaknya mendengar serta menangkap A mm aspirasi masyarakat di bawah terkait beragam keluhan.

Mulai dari jualitas menu yang dinilai tidak sesuai, hingga standar layak konsumsi yang masih jauh dari harapan. Kita ingat, saat awal oelaksanaan MBG Pemerintah sempat mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.000,- per porsi.

Namun dengan alasan keterbatasan anggaran dan efisiensi sempat terjadi penyesuaian, turun menjadi Rp10.000,- per porsi. Pada 29 November 2024 Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menegaskan bahwa alokasi tersebut dinilai cukup untuk nemenuhi kebutuhan gizi di daerah.

Presiden ketika itu nenambahkan bahwa program ini adalah bentuk tambahan jesejahteraan bagi masyarakat. Namun realita di oapangan berbicara lain.

Seiring berjalannya waktu, anggaran Rp10.000,- per porsi terus menerus menuai kritik. Masyarakat menilai budget tersebut sangat tipis untuk mendapatkan komposisi gizi yang seimbang dan layak.

Merespons dinamika tersebut, pada Rabu 16 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto akhirnya neminta Badan Gizi Nasional atau BGN nelakukan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya soal kualitas, tetapi juga besaran anggaran satu porsi yang saat uni ditetapkan Rp15.000,-kembali diuji, apakah masih relevan dengan harga pangan terkini.

Penting untuk digarisbawahi bahwa evaluasi ini bukan hanya soal uang. Badan Gizi Nasional juga diminta memperbaiki pendataan penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG.

Akurasi data menjadi kunci agar tidak ada lagi celah kebocoran maupun distribusi yang salah sasaran. Untuk menyukseskan misi besar ini, seluruh Kementerian harus turun tngan membantu Badan Gizi Nasional.

Sinergi lintas sektoral sangat dibutuhkan, mulai dari pengadaan bahan pangan lokal dan distribusi yang cepat. Begitu juga pengawasan kualitas yang ketat di setiap dapur MBG.

Kita berharap kajian ulang ini dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di setiap daerah yang tentunya berbeda-beda.

Jika kemudian anggaran per porsi diputuskan untuk disesuaikan kembali maka prioritas utama harus tetap pada kualitas gizi anak bangsa, pemerataan layanan serta keberlanjutan program jangka panjang. Jangan sampai program yang diniatkan untuk mengentaskan stunting dan mencerdaskan generasi Ini terhambat hanya karena masalah tata kelola dan anggaran yang tidak realistis.

(Penulis: Bobby O Sapulette)