Anomali Pangan di tengah Panen yang Melimpah

ADA ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil.

Indonesia sebenarnya baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN.

Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Dengan produksi mencapai empat juta ton pada periode 2025-2026.

Angka ini adalah validasi, bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun angka statistik di atas kertas, sering kali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 perkilogram, dan bawang putih ke Rp44.150.

Sementara harga cabai rawit merah menembus angka psikologis di Rp77.100 perkilogram. Inilah yang kita sebut sebagai "Anomali Pangan".

Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya.

Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah, menjadi musuh senyap. Itulah yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi.

Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru sering kali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut.

Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog, harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster.

Hal itu guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan.

Upaya yang seharusnya dilakukan, untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Tidak hanya itu, pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar, yang terukur berbasis data.

Swasembada sejatinya tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada sesungguhnya adalah, ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil, dan terjangkau bagi masyarakat.

Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi, menjadi kesejahteraan petani yang nyata. Ditambah dengan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat.