PENCAPAIAN swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam. Karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan era-era sebelumnya.

Jika kita menoleh ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 1985. Serta pengulangan prestasi serupa pada 2008.

Namun swasembada beras yang kita nikmati pada 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrem. Perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini.

Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan hingga banjir yang merusak siklus panen, adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini pemerintah harus melangkah lebih progresif.

Swasembada bukan sekadar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap pemerintah mengakselerasi sistem pertanian cerdas atau smart farming yang adaptif iklim.

Fokus harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi petani. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas.

Diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal seperti sagu, singkong, jagung dan umbi-umbian harus segera didorong menjadi gaya hidup nasional. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati.

Namun keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak.

Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa.

Kita tidak bisa membangun kedaulatan pangan dengan kebijakan jangka pendek. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan, demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini, tidak hanya cukup makan tetapi juga sejahtera di masa depan.

Mari kita jaga lumbung pangan kita. Karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa.

(Penulis: Bobby O Sapulette)