SEJAK awal Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah.

Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional hingga masalah akurasi data penerima manfaat.

Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG, pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi.

Meski 5.659 unit di antaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspend karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standardisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran.

Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat. Bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat BGN tidak terulang kembali.

Kembalikan khitah program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang digelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorupsi sepeser pun.