KABAR mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi "kado pahit" bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya.

Secara formal, berpedoman pada di balik Perpres Nomor 59 Tahun 2024. Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2 dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas.

Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memang nyata secara matematis.

Namun hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai sembilan puluh delapan persen penduduk.

Namun kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri, antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS hingga misteri "kamar penuh", masih menjadi momok yang menghantui.

Lebih menyedihkan lagi, adalah fenomena penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis?

Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial, agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih asalkan ada jaminan konkret: tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong.

Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya.