SEJAK kemarin Rabu 15 April hingga Minggu 19 April 2026 para Ketua DPRD se Indonesia dikumpulkan di Magelang Jawa Tengah, untuk mengikuti retret (pembekalan) yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil). Kegiatan ini merupakan inisiatif untuk memastikan pimpinan legislatif daerah memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat.

Dalam pembangunan nasional, retret seringkali dikaitkan dengan upaya penguatan sinergi pusat-daerah. Namun kalangan masyarakat mempertanyakan manfaat kegiatan retret, terutama dalam mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi pejabat di daerah?.

Sebab para kepala daerah dari gubernur, bupati hingga wali kota yang telah mengikuti retret saja, masih ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan ada yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setidaknya dalam empat bulan terakhir sudah enam kepala daerah yang terjerat OTT KPK. Yang terakhir OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, pada Jumat 10 April 2026 karena tersangkut dugaan pemerasan dan penerimaan gratifiksi di lingkungan Pemkab Tulunggung.

Tentu saja kita berharap kegiatan retret para Ketua DPRD se Indonesia ini dapat menimbulkan kesadaran diri masing-masing untuk bersikap menghindar dan menjauh dari perbuatan korupsi. Apalagi pembahasan dalam retret ada yang terkait evaluasi Transfer Ke Daerah (TKD) dan kebijakan fiskal.

Melalui kegiatan tersebut pimpinan legislatif daerah harus benar-benar dapat memperkuat kapasitas dan wawasan kebangsaan. Sehingga dapat pula mengawasi seperti TKD dan juga kebijakan fiskal yang kerap menjadi salah satu sektor yang berpotensi dikorupsi oleh pejabat daerah.