GEJOLAK yang terjadi di Timur Tengah, terutama eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, memiliki dampak signifikan dan luas terhadap stabilitas dunia. Konflik ini memicu guncangan ekonomi global, risiko keamanan, serta gangguan rantai pasok energi.

Berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia mulai mengatur strategi agar tidak terjebak dalam jurang krisis ekonomi dan krisis energi. Di Indonesia salah satunya adalah adanya usulan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang mengkaji usulan tersebut termasuk pembatasan pengajuan anggaran baru K/L. Namun besaran persentase pemotongan anggaran K/L tersebut masih terus didiskusikan.

Sebagai bentuk keseriusan, Kementerian Keuangan terus menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokusnya menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Targetnya adalah dalam rangka efisiensi untuk menjaga angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam menghadapi tekanan harga minyak mentah dunia. Tentu saja kebijakan efisiensi belanja serta pembatasan pengajuan anggaran K/L harus tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi, sehingga perekonomian nasional tetap terjaga.

Kita setuju dengan kebijakan efisiensi belanja serta pembatasan pengajuan anggaran K/L dimaksud. Sepanjang kebijakan ini tidak menurunkan kualitas pelayanan publik dan birokrasi serta menimbulkan dampak terhadap roda perekonomian masyarakat.