KONFLIK berkepanjangan di Myanmar, terus menjadi masalah serius di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari tiga tahun sejak kudeta militer, kekerasan belum mereda. 

Krisis kemanusiaan memburuk, dan proses politik mengalami kebuntuan. Situasi ini tidak hanya berdampak bagi rakyat Myanmar, tetapi juga menguji ketangguhan dan kredibilitas ASEAN, sebagai organisasi kawasan.

Dalam perkembangan terbaru, para menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara menegaskan kembali komitmen, untuk memajukan implementasi Konsensus Lima Poin. Konsensus ini menekankan penghentian kekerasan, dialog inklusif, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan ASEAN ke Myanmar.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa situasi di Myanmar merupakan salah satu tantangan utama, bagi ketangguhan dan kredibilitas ASEAN. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bersama, bahwa tanpa kemajuan nyata, ASEAN berisiko dipandang tidak efektif, dalam menangani krisis di kawasan sendiri.

Para Menlu ASEAN juga sepakat, bahwa kemajuan politik yang berarti hanya dapat terjadi, dalam lingkungan yang damai, aman, dan inklusif. Tanpa penghentian kekerasan dan keterlibatan seluruh pihak, solusi politik hanya akan menjadi wacana. Fakta di lapangan menunjukkan, konflik bersenjata dan instabilitas masih menjadi hambatan terbesar.

Tantangan ASEAN terletak pada prinsip non-intervensi, yang selama ini dijunjung tinggi. Di satu sisi, prinsip ini menjaga kedaulatan negara anggota, namun di sisi lain, krisis Myanmar menuntut pendekatan yang lebih aktif, terukur, dan konsisten, agar ASEAN tetap relevan.

Implementasi Konsensus Lima Poin harus lebih tegas, dengan tenggat waktu yang jelas dan evaluasi berkala. Myanmar adalah ujian nyata bagi ASEAN. 

Keberhasilan atau kegagalan menyelesaikan konflik ini, akan menentukan masa depan kredibilitas ASEAN, sebagai penopang perdamaian dan stabilitas kawasan.