OTT Kepala Daerah, Cermin Koruptor Tak Takut Hukum

FENOMENA tertangkapnya kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadi sorotan publik. Terbaru, KPK menangkap Bupati Sudewo bersama oknum camat dan kepala desa dalam OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kasus tersebut menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat OTT dalam satu tahun terakhir. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: mengapa praktik korupsi terus berulang, dan mengapa para pejabat publik seolah tidak jera terhadap hukum?

Data penindakan KPK menunjukkan bahwa kepala daerah masih menjadi aktor dominan dalam perkara korupsi. Modusnya pun relatif sama dari waktu ke waktu, mulai dari suap perizinan, proyek infrastruktur, hingga pengelolaan anggaran daerah. Fakta ini menandakan bahwa persoalan korupsi bukan semata kesalahan individu, melainkan juga cerminan lemahnya sistem kekuasaan dan pengawasan.

Yang lebih mengusik adalah minimnya efek jera. Vonis penjara yang dijatuhkan kerap masih memberi ruang bagi terpidana untuk menikmati berbagai fasilitas, memperoleh remisi, bahkan kembali hidup nyaman setelah bebas menjalani hukuman.

Sebagian kalangan mendorong penerapan pidana mati bagi koruptor. Namun pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa hukuman mati tidak otomatis menurunkan angka korupsi, terutama jika penegakan hukum dan mekanisme pengawasan tetap lemah.

Alternatif yang dinilai lebih rasional dan berdampak jangka panjang adalah pemiskinan koruptor. Perampasan aset, penyitaan harta hasil kejahatan, serta pembatasan hak ekonomi pascahukuman diyakini lebih efektif menghilangkan insentif korupsi.

Pemiskinan koruptor bukan sekadar balas dendam hukum, melainkan pesan moral yang tegas. Korupsi pada hakikatnya adalah kejahatan ekonomi, sehingga sanksi ekonomi menjadi hukuman yang paling menakutkan bagi pelakunya.

OTT yang terus berulang seharusnya menjadi alarm keras. Bukan sekadar soal menangkap pelaku, tetapi memastikan bahwa korupsi tidak lagi menguntungkan. Ketika keuntungan dari korupsi benar-benar dihilangkan, di situlah praktik korupsi dapat ditekan dan kepercayaan publik perlahan dipulihkan.