Pro dan Kontra Pilkada Dilakukan lewat DPRD

  • 06 Jan 2026 06:23 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

WACANA pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka. Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan solusi memangkas biaya politik yang besar.

Namun di sisi lain, hak rakyat dalam pemilu kemungkinan akan di rampas. Itu karena mekanisme pemilihan kepala daerah membuka kembali praktik transaksi politik tertutup.

Wacana tersebut kembali bergulir setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.

Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Momen usulan itu terjadi saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan beberapa waktu lalu.

Pada era Orde Baru hingga awal Reformasi, pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah dipandang sebagai mekanisme yang lebih ideal. Tidak ada kampanye terbuka, tidak ada logistik pemilu yang rumit, dan tidak ada jutaan pemilih yang harus dimobilisasi. Pemilihan berlangsung di ruang parlemen daerah, jauh dari hiruk-pikuk politik elektoral, tetapi ada uang komitmen!

Dua dekade kemudian, ingatan tentang masa-masa itu kembali dipanggil. Sejumlah partai politik menggulirkan wacana mengembalikan pilkada ke DPRD. Alasan yang dikemukakan terdengar klise, yaitu pilkada langsung dinilai terlalu mahal dan kerap menyeret kepala daerah ke pusaran korupsi. Jika kepala daerah dipilih DPRD, biaya politik diyakini bisa ditekan.

Sementara sikap PDIP tetap konsisten menolak pilkada tidak langsung sama seperti yang dilakukan pada 2014. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Perpu yang membatalkan pengesahan Undang-Undang Pilkada tidak langsung.

Namun demikian yang harus dipertimbangkan adalah apakah pilkada melalui DPRD berpotensi memperdalam persoalan demokrasi Indonesia. Karenanya yang harus diperhatikan adalah bagaimana sistem dirancang untuk menekan biaya politik dan memperkuat integritas.

Penulis: Syariful Alam

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....