Kepercayaan Asia-Pasifik untuk Indonesia di Dewan HAM PBB

INDONESIA kembali berpeluang memegang peran penting di tingkat global, setelah menjadi calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2026, dari rotasi kawasan Asia-Pasifik.

Penetapan resminya sendiri akan dilakukan 8 Januari 2026, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Jika terpilih, ini menjadi kali pertama bagi Indonesia, memimpin salah satu badan utama PBB tersebut.

Pencalonan tunggal ini bukan tanpa makna. Karena mencerminkan dukungan dan kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Qatar, Bangladesh, dan Vietnam, terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia, dalam memajukan agenda HAM global. Bahkan, Tiongkok secara terbuka menyatakan dukungannya, untuk memperkuat kerja sama, dalam mendorong agenda HAM yang konstruktif dan berbasis dialog.

Berbicara mengenai isu-isu HAM, Indonesia selama ini dikenal kerap mendorong pendekatan inklusif, dialogis, dan kooperatif. Hal itu sangat relevan di tengah kondisi dunia, yang terbelah oleh konflik dan rivalitas.

Namun, peluang ini juga membawa tantangan. Indonesia harus siap menghadapi sorotan dunia, terhadap kondisi HAM di dalam negeri, sekaligus menjaga keseimbangan, antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global. Kredibilitas akan ditentukan konsistensi antara diplomasi luar negeri dan praktik di dalam negeri.

Indonesia kiranya perlu menjadikan momentum ini bukan sekadar prestise diplomatik, tetapi amanah sejarah. Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB, harus digunakan untuk memperkuat dialog, membangun kepercayaan, dan menghadirkan solusi nyata, bagi perlindungan hak asasi manusia.