Dua Ribuan Rumah dan Ujian Pemulihan Bencana Sumatra

PEKAN ini, pemerintah mulai melangkah ke fase yang lebih menentukan, dalam penanganan bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan membangun sekitar dua ribu rumah hunian tetap, di wilayah terdampak.

Hal itu menandakan negara tidak lagi sekadar menolong di masa darurat, tetapi mulai menata masa depan para penyintas, karena banyak di antara mereka, yang bertahun-tahun terjebak di hunian sementara, hidup dalam ketidakpastian, menunggu kapan bisa benar-benar pulang dan memulai lagi.

Menariknya adalah dari total 2.603 unit hunian tetap tersebut, tidak ada biaya pembangunan yang bersumber dari APBN, karena sebagian besar didukung Yayasan Buddha Tzu Chi, menunjukkan pemulihan bencana membutuhkan kolaborasi, bukan hanya mengandalkan kas negara.

Lokasi pembangunan juga tidak ditentukan sembarangan, karena ada tiga kriteria utama yaitu kepastian hukum lahan, keamanan teknis dari risiko bencana, serta kelayakan sosial dan ekonomi.

Ini poin penting, karena yang dipindahkan bukan hanya bangunannya, tetapi kehidupannya. Rumah baru harus dekat dengan sekolah anak, tempat bekerja orang tua, akses ke pasar, dan lingkungan yang memungkinkan ekonomi tumbuh. Tanpa itu, hunian tetap berisiko menjadi “kampung baru” yang terisolasi, jauh dari sumber penghidupan.

Pembangunan rumah juga harus dijaga kualitasnya, tepat sasaran, dan bebas dari konflik lahan. Idealnya, hunian tetap ini harus menjadi model pemulihan pascabencana di Indonesia, yang cepat, aman, kolaboratif, dan berpihak pada kehidupan warga.