Percepatan Pembangunan Hunian Sementara Pascabencana di Sumbar

BENCANA alam tentu meninggalkan luka, terlebih bagi warga Sumatra Barat. Tak hanya merusak rumah, bencana juga merenggut rasa aman dan kepastian hidup masyarakat terdampak. Dalam situasi tanggap darurat seperti ini, persoalan utama bukan sekadar evakuasi, melainkan bagaimana negara hadir memastikan warga memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi.

Pemerintah pusat pun menetapkan langkah cepat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan hunian sementara atau huntara, bagi warga terdampak bencana di Desa Salareh Aia, Kabupaten Agam, dapat selesai dalam waktu satu bulan. Huntara ini menjadi solusi jangka pendek, sebelum akhirnya pemerintah membangun hunian tetap secara permanen.

Langkah ini sangat penting, karena huntara bukan hanya soal atap dan dinding, tetapi upaya mengurangi risiko turunan pascabencana, seperti gangguan kesehatan, kerawanan sosial, hingga potensi konflik, akibat tempat tinggal yang tidak layak. Dalam fase darurat, hunian sementara, juga menjadi fondasi awal pemulihan kehidupan warga.

Tak berhenti di hunian, pemulihan juga menyasar infrastruktur penting, seperti ketika Presiden memprioritaskan perbaikan jalan nasional di kawasan Lembah Anai, Tanah Datar, agar jalur utama Padang–Bukittinggi kembali tersambung. Saat ini, sekitar 35 jembatan Bailey di berbagai wilayah terdampak, pembangunannya terus dipercepat, demi membuka akses ekonomi dan mobilitas warga.

Pemulihan pascabencana memang harus berjalan terpadu. Hunian tanpa akses jalan akan melumpuhkan ekonomi, sementara jalan tanpa hunian yang layak, hanya menyisakan penderitaan.

Sikap ideal yang perlu dijaga adalah, konsistensi dan pengawasan ketat. Target satu bulan harus dibarengi kualitas pembangunan, keterlibatan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Bencana memang tak bisa dicegah, tetapi cara negara meresponsnya, menentukan seberapa cepat rakyat bangkit kembali.