ADA yang menarik dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bersama Kepala Daerah se-Tanah Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). Pemerintah membuka ruang untuk penambahan kembali anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun anggaran 2026 jika kondisi fiskal memungkinkan.
Kepala Negara berkomitmen mengupayakan alokasi Dana Otsus Papua dapat kembali ke angka Rp12 triliun apabila ada penghematan bisa dilakukan di sektor lain pada APBN 2026. Memang dalam kerangka kebijakan fiskal nasional 2026 sebenarnya alokasi Dana Otsus Papua telah ditetapkan sebesar Rp10 triliun.
Komitmen ini menyiratkan keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua melalui kebijakan Dana Otsus. Hal ini hendaknya menjadi cambuk bagi Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih maksimal demi kesejahteraan masyarakat
Kita sepakat bahwa Dana Otsus merupakan instrumen penting dalam percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua. Dengan demikian sudah sepatutnya para Kepala Daerah dapat mengelola anggaran tersebut secara akuntabel dan tepat sasaran.
Dengan kata lain, para Kepala Daerah seluruh wilayah Papua bertanggung jawab penuh tidak menyalahgunakan Dana Otsus termasuk bagi perjalanan ke luar negeri dengan alasan studi banding. Dana Otsus harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kegiatan yang mendukung kesejahteraan rakyat Papua.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....