Pentingnya Kejelasan Mandat untuk Pasukan Perdamaian di Gaza

ISU keamanan di Gaza kembali mengemuka, setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB, untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyambut baik rancangan itu.

Namun, Sugiono mendorong agar mandat pasukan perdamaian benar-benar jelas. Mandat itu adalah menjaga keamanan negara dan melindungi warga sipil, bukan sekadar simbol kehadiran internasional di wilayah konflik.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, berdasarkan pengalaman sebelumnya di Lebanon dan Sudan, keberadaan pasukan PBB kerap terbentur mandat yang lemah. Mereka tidak memiliki kewenangan tegas untuk bertindak, saat terjadi pelanggaran atau serangan.

Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, sejak awal tahun, lebih dari 30 ribu warga sipil di Gaza menjadi korban konflik berkepanjangan. Infrastruktur hancur, fasilitas kesehatan lumpuh, dan ribuan anak kehilangan akses pendidikan.

Indonesia sendiri sejak lama konsisten mendukung solusi dua negara, dan keadilan bagi rakyat Palestina. Dukungan itu menjadi langkah diplomatik penting, asalkan tidak berhenti di tataran wacana politik, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.

Idealnya, Indonesia perlu terus memainkan peran aktif, sebagai pemimpin suara moral di forum internasional. Tidak hanya mendorong kejelasan mandat pasukan perdamaian, tetapi juga memastikan resolusi tersebut mencakup mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang transparan.