Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat dan Keluarganya

BEBERAPA pekan terakhir publik dan media diramaikan dengan pemberitaan terkait polemik perjalanan ke luar negeri salah satu menteri yang viral di media sosial. Bahkan, menteri tersebut datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi perjalanan ke luar negeri istrinya sebagai pertanggungjawaban moral dan hukum sebagai pejabat negara.

Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran tersebut mengungkapkan kepergian istrinya ke luar negeri adalah untuk mendampingi putra mereka yang masih duduk di bangku kelas I SMP. Anaknya turut serta dalam rombongan 27 siswa yang mengikuti kompetisi misi budaya internasional. Adapun polemik ini bermula dari beredarnya sebuah tangkapan layar surat di media sosial dan aplikasi percakapan.

Surat tersebut menggunakan kop resmi Kementerian Koperasi dan UKM dan ditujukan kepada perwakilan Indonesia di beberapa negara di Eropa, termasuk Turki. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, tanpa menyinggung terkait kasus istri menteri tersebut mengingatkan agar penyelenggara negara berhati-hati terkait gratifikasi. Ia menekankan bahwa gratifikasi memiliki banyak bentuk dan modus, antara lain fasilitas dan perlakuan.

Sebagaimana kita ketahui, sebagai contoh kasus korupsi penyalahgunaan wewenang yang terjadi sebelumnya. Diantaranya adalah Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan Luhur Budi Djatmiko, Direktur Umum Pertamina periode 2012-2014 sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian tanah oleh BUMN. Luhur diduga korupsi dan menyalahgunakan wewenangnya dalam pembelian tanah di Kompleks Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan.

Kasus penyalahgunaan wewenang jabatan dan gratifikasi kerap terjadi di Indonesia tanpa adanya efek jera. Karena itu, pentingnya pencegahan dan pengawasan lembaga seperti KPK dan Kepolisian untuk meminilisir penyimpangan tersebut. Kita berharap ke depan kasus penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pejabat dan keluarganya tidak terjadi kembali.