BANYAK pihak menyoroti kebijakan Pemerintah yang memberi jalan bagi investor Rumah Sakit (RS) asing untuk membuka cabang di Indonesia. Mereka umumnya khawatir keberadaan rumah sakit asing akan mengancam keberadaan rumah sakit lokal yang ada karena kurang mampu berkompetisi baik secara modal, mutu maupun manajemen.
Memang selama ini belum ada rumah sakit dengan catatan kepemilikan asing 100 persen di Indonesia dan yang berjalan selama ini adalah kombinasi modal asing dan lokal. Namun demikian pembukaan cabang rumah sakit asing di Indonesia sudah diatur sejak lama, mengacu Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang daftar bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing (PMA).
Salah satu motivasi utama kebijakan pembukaan cabang rumah sakit asing adalah mengurangi arus wisata medis ke luar negeri. Setiap tahun, diperkirakan lebih dari Rp100 triliun devisa keluar dari Indonesia karena masyarakat memilih berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.
Bisnis rumah sakit di Indonesia relatif menarik, ini terbukti dari banyaknya korporasi besar yang sebelumnya tidak bergerak di bidang kesehatan kini mulai berkecimpung. Di sisi lain memang masih ada kebutuhan infrastruktur dan perbaikan mutu layanan kesehatan karena masyarakat juga ingin pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Beberapa kalangan memberi masukan agar pembukaan cabang rumah sakit asing tidak melulu berada di perkotaan besar yang kemudian hanya berfokus pada kawasan elite, demi semata-mata keuntungan bisnis. Tetapi Pemerintah harus berani menerapkan insentif atau regulasi untuk mendorong rumah sakit asing juga membuka cabang di wilayah tertinggal.
Sehingga keberadaan cabang rumah sakit asing harus punya peran untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit bagi siapapun juga rakyat Indonesia, apapun status sosialnya dan di berbagai tempat negara kita. Sekaligus menjadi motivasi bagi rumah sakit yang ada dalam meningkatkan mutu dan kualitas infrastruktur serta manajemen layanan kesehatan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....