Pj Walikota Tual Optimis, Pemkot Bisa Berikan Pelayanan Publik Yang Baik

KBRN, Tual: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku hadir di kota tual, guna Pendatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tual dan Ombudsman Republik Indonesia (RI) tentang sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tual. Penjabat (Pj) Walikota Tual, Hi, A Yani Renuat, S.Sos, M.Si, MH, mengatakan, dirinya sangat optimis, pelayanan publik dilingkup Pemerintah Kota Tual bisa naik menjadi Zona Hijau.

"Dengan ini, kami ingin memastikan kedepan penyelenggara pemerintah daerah dapat memberikan gambaran realisasi dari semua bentuk pelayanan publik, sehingga hasil evaluasi dari Ombudsman yang didapatkan tahun 2022 dengan Zona Kuning, harus dan dapat kita tingkatkan menuju Zona Hijau ditahun 2023 ini."

Renuat juga mengatakan, kesepakatan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik di masing-masing OPD di lingkup Pemkot Tual.

"Nota Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pada masing-masing perangkat daerah, dengan melakukan percepatan administrasi, pertukaran informasi, pencegahan maladministrasi."

Bukan saja itu, Renuat juga akan meningkatkan percepatan penyelesaian laporan, guna menciptakan pelayanan publik yang nyaman, cepat, tidak ribet, dengan menindaklanjuti arahan dan catatan dari Ombudsman Republik Indonesia, dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada tiap Perangkat Daerah, sehingga masyarakat bisa senang dengan kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk pelayanan publik, Pj Walikota membeberkan bahwa, hal ini ditunjukan dengan ditinggalkannya penilaian dari Ombudsman dengan kategori dari Zona Merah, naik ke Zona Kuning pada tahun 2022.

Sementara penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menempatkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada urutan kesatu dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil pada urutan kedua untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.