APBD Jabar 2026 Meningkat Rp30,496 Triliun, Ini Rinciannya

  • 21 Nov 2025 22:22 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

KBRN, Bandung: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp30,496 triliun. Nilai tersebut, didapat setelah disahkan dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/11/2025) lalu.

Dalam struktur APBD 2026 tersebut, pendapatan daerah tercatat Rp30,115 triliun, belanja daerah Rp29,829 triliun. Sementara, penerimaan pembiayaan Rp380,820 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp666,806 miliar.

Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna menuturkan, proses pembahasan hingga pengesahan telah melalui rangkaian panjang. "Mulai dari penyampaian nota pengantar oleh Gubernur pada 5 November 2025, dilanjutkan pembahasan di komisi, fraksi, hingga Banggar," kata Buky dalam keterangan persnya, di Jabar, dikutip Sabtu (22/11/2025).

Sementara, Wakil Ketua Banggar DPRD Jabar, Ono Surono mengungkapkan, adanya perubahan signifikan dalam struktur pendapatan setelah pembahasan. Pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp28,780 triliun, meningkat menjadi Rp30,115 triliun.

"Kenaikan ini dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp18,853 triliun menjadi Rp19,519 triliun. Pendapatan transfer naik dari Rp9,902 triliun menjadi Rp10,572 triliun, pendapatan daerah yang sah di angka Rp23,858 miliar," ujar Ono.

Pada sisi belanja, Banggar juga menyepakati kenaikan dari rencana awal Rp28,494 triliun menjadi Rp29,829 triliun. Belanja operasi meningkat dari Rp 18,999 triliun menjadi Rp 20,271 triliun.

Belanja modal turut naik dari Rp 2,901 triliun menjadi Rp 3,246 triliun. Sementara Belanja Tidak Terduga (BTT) justru mengalami penyesuaian dari Rp 251,510 miliar menjadi Rp 129,510 miliar.

Belanja transfer turun dari Rp 6,342 triliun menjadi Rp 6,182 triliun. Sedangkan, pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tetap sebesar Rp380,820 miliar dan pengeluaran pembiayaan tetap Rp666,806 miliar.

"Dengan pengesahan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD menegaskan komitmen untuk memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan optimal. Sebagai instrumen pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Barat," ucap Ono.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....