KBRN, Banda Aceh: Anggota Komisi II DPR Aceh, Fuadri, menyoroti lonjakan harga beras yang terjadi di tengah klaim surplus produksi pangan oleh Dinas Pertanian Aceh. Dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Selasa (22/7/2025) Fuadri mempertanyakan ke mana larinya beras hasil panen yang diklaim melimpah tersebut.
"Rata-rata Dinas Pertanian mengatakan hari ini produksi pangan Aceh meningkat, bahkan surplus. Tapi yang menjadi tanda tanya kita, ke mana berasnya? Apakah masih di Aceh, keluar Aceh, atau justru ada masalah distribusi?" ujar Fuadri.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan produksi beras terjadi seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan harga beli gabah kering panen (GKP) minimal Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini mendorong semangat petani dan optimalisasi lahan, bahkan didukung dengan anggaran besar yang dikucurkan pemerintah.
Namun, Fuadri menggarisbawahi bahwa kenaikan harga gabah ini turut mendorong naiknya harga beras di pasaran. “Jika dulu pengusaha membeli gabah di bawah Rp6.000, sekarang mereka harus membeli minimal Rp6.500 atau lebih. Jika tidak, mereka kalah bersaing dengan Bulog,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Fuadri, berdampak langsung pada harga jual beras yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi harga agar tidak membebani masyarakat, terutama dalam kebutuhan pokok seperti beras.
"Pemerintah harus segera melakukan penetrasi terhadap harga beras di pasar. Ini yang paling terasa kenaikannya,” pungkasnya.
Fuadri juga mendorong transparansi dalam pengelolaan beras yang dibeli oleh Bulog agar distribusinya jelas dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....