KBRN, Sendawar : Sebelumnya Forum Aliansi eks Tenaga Honorer Tahap 2 dan 3 (R2 dan R3) menduga ada ‘Data Siluman’ terkait jumlah Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dugaan itu mencuat setelah adanya informasi yang disampaikan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kubar, terkait jumlah pegawai non-ASN, dilingkup pemerintahan yang mecapai 8.227 orang.
Sementara berdasarkan finalisasi database Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Januari tahun 2025, jumlah honorer Kubar hanya tercatat 5.172 orang. Ini menjadi kekhawatiran honorer R2 dan R3, karena ada penambahan sekitar 1.316 orang tenaga non-ASN, yang dianggap data siluman dan dapat mengancam posisi mereka untuk merebut formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tahap II tahun 2025 ini.
Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kubar, Andi Abdi Susilo, membantah bahwa dugaan siluman data tersebut tidak benar, karena 8 ribu lebih tenaga non-ASN yang di maksud adalah secara keseluruhan. Baik yang masuk database BKN, maupun yang tidak masuk atau baru diangkat oleh masing-masing OPD di Kubar.
“Yang 8 ribu itu, data secara global. Kita tidak tahu, kan ada yang ikut tes CPNS kemarin, termasuk mereka yang baru masuk kerja per Desember 2024,” kata Andi Abdi Susilo, kepada RRI Sendawar, Sabtu (3/5/2025).
Jadi lanjut Andi, Honorer R2 dan R3 Kubar, tidak perlu khawatir, karena peluang seleksi PPPK, memang difokuskan untuk penataan pegawai non-ASN yang sudah masuk database BKN. Sementara honorer yang ikut seleksi CPNS, terutama yang baru bekerja atau masa kerja dibawah 2 tahun, otomatis tidak bisa ikut seleksi PPPK.
Hal ini juga dibenarkan Analis Jabatan BKPSDM Kubar, Lusiana, yang menegaskan bahwa tidak ada siluman data terkait jumlah tenaga non-ASN di Kutai Barat. Seluruh data yang masuk ke BKPSDM, bersumber dari masing-masing OPD di lingkup Pemerintahan dan dilaporkan setiap triwulan.
“Itu bisa dibuktikan, tidak ada yang namanya siluman data. Jadi 8 ribu itu adalah jumlah keseluruhan tenaga non-ASN, baik itu dia masuk database maupun yang baru-baru diangkat oleh tiap OPD. Disitu sudah terangkum semua, bukan siluman data,” tegas Lusiana.
Peluang untuk honorer database, lanjut Lusiana, sudah dibuka seluas-luasnya pada seleksi kompetensi PPPK tahap I yang telah di laksanakan pada tahun 2024. Walaupun memang formasinya terbatas, karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Seluruh honorer yang masuk dalam database BKN, diutamakan dan seleksi tidak buka untuk umum. Bahkan karena formasi yang tidak cuku, pemerintah melalui Menpan RB, mengeluarkan keputusan Nomor 16 tahun 2025, untuk mengakomodir honorer database yang tidak lolos seleksi diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
"Jadi non ASN di luar database tidak bisa mendaftar pada seleksi PPPK tahap satu kemarin. Karena memang dikhususkan untuk non ASN database," terangnya.
Berbeda dengan pelaksanaan seleksi PPPK tahap II tahun 2025, yang memang di buka umum di luar database, dengan syarat telah bekerja minimal 2 tahun sejak Desember 2022.
"Tetapi untuk teman-teman honorer database, yang tahap I kemarin tidak mendaftar atau tidak resume, diberikan kesempatan lagi di tahap ke dua ini. Itu yang masuk database ada sekitar 869 orang, dari total yang ikut seleksi tahap dua ini sebanyak 2.507 orang," pungkas Lusiana.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....