KBRN, Kediri: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), merupakan lembaga pendidikan non formal yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat, saat ini menghadapi kendala yaitu kesulitan dalam mengumpulkan peserta didik di tempat belajar. Kehadiran peserta didik sebanyak 60 persen merupakan suatu hal yang bagus, karena peserta didik tidak semua berada dilokasi yang dekat dengan tempat belajar seperti diluar kota, bekerja dan lainnya.

Burhan Abdulloh, Kepala PKBM Sabilil Mukminin, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jumat (7/2/2025) menyampaikan solusi yang dilakukan terkait masalah kehadiran peserta didik telah bekerjasama dengan pihak pemerintah desa maupun kecamatan.

“Nama-nama peserta didik yang sulit kami hubungi kami sampaikan kepada pihak kecamatan atau juga desa untuk disampaikan kepada mereka diberikan undangan dan ini Alhamdulillah sudah kita lakukan itu di setiap desa yang ada di wilayah kami di Ngancar, Wates dan Plosoklaten,” ujarnya.

Burhan Abdulloh, S.Ag. Kepala PKBM Sabilil Mukminin, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. (Foto: RRI/ Hery)

“Untuk peserta didik yang masuk ke dalam daftar kami ada 972 itu macam-macam ada yang basisnya pondok pesantren karena kami juga bermitra dengan 7 pondok pesantren, dan kemudian ada yang dari Anak Putus Sekolah pesertanya sekitar 470-an,” katanya.

Ia menambahkan dalam pembelajaran di PKBM Sabilil Mukminin sebanyak 17 tutor yang ada menggunakan tiga cara yaitu pembelajaran yaitu dengan tatap muka, tutorial dan belajar mandiri.

Sementara Dr. Mokhamat Muhsin, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Kediri, menginginkan para pengelola PKBM dapat membantu program pemerintah dalam penurunan sembilan ribu lebih angka putus sekolah (Anak Tidak Sekolah).

“Yang menyumbang angka tidak sekolah itu adalah anak yang putus sekolah, anak yang lulus tidak melanjutkan dan anak-anak yang belum pernah bersekolah, PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan non formal yang dalam penyelenggaraan pendidikannya bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan berbagai strategi ya tidak harus di sekolah tidak harus di kelas ini punya peluang bisa mengajak mereka yang putus sekolah, yang bekerja tapi tidak sekolah untuk ke bangku sekolah melalui pendidikan kesetaraan,” katanya.

Burhan menambahkan saat ini kejar paket terbanyak nomor satu yaitu kejar paket C setara dengan SMA, nomor dua adalah paket B setara dengan SMP karena di wilayah Kecamatan Ngancar belum ada SMA serta terkendala dengan zonasi. Masyarakat tidak perlu khawatir ijasah paket C setara dengan SMA dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu perguruan tinggi.