Pemkot Madiun Raih Penghargaan SPI Tertinggi Tingkat Kota se Indonesia

KBRN, Madiun : Pemkot Madiun kembali mendapat penghargaan tingkat nasional. Kali ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan itu menyusul hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan nilai 83,00 atau tertinggi tingkat kota se-Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri kepada Walikota Madiun, Maidi di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Walikota, Maidi mengatakan, dengan hasil SPI itu maka Kota Madiun dapat dikatakan bersih dari korupsi. Keberhasilan itu tidak lepas dari komitmen pemkot untuk memberantas praktek korupsi di berbagai lini, utamanya di sektor pelayanan publik. Seperti dalam penataan jabatan, maupun dalam hal pengerjaan proyek fisik. Maidi ingin, pemkot berkomitmen menciptakan good governance and clean government atau tata pemerintahan yang baik dan bersih.

“Siapa yang melanggar itu saya tindak. Misalnya kalau ada orang yang menemukan suap, contohnya soal kenaikan pangkat atau lainnya dan itu benar, maka yang melaporkan itu saya beri hadiah sepeda motor. Sedangkan bentuk tindakannya kepada pelanggar ya kita beri sanksi. Maka sebelum ada kejadian itu, maka kesejaheterannya kita tingkatkan,” ujarnya, Kamis (15/12/2022).

Orang nomor satu di Kota Madiun ini menuturkan, pemkot kedepan akan terus berkomitmen meningkatkan nilai SPI KPK. Pun rekomendasi dari KPK juga akan dijalankan. Disamping itu masyarakat juga diajak bicara agar ikut berperan serta mengawasi program dan kegiatan yang dijalankan pemkot.

“Saya itu punya buku belanja masalah di masyarakat untuk membangun kota. Makanya mereka kesulitannya apa, kita selesaikan, mereka jadi tahu sehingga komunikasi kita tidak buntu,” tambahnya.

Selain nilai SPI, Pemkot Madiun juga memperoleh nilai mengesankan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. Aplikasi itu terintegrasi, yang dikembangkan KPK untuk monitoring dalam upaya koordinasi dan supervisi pecegahan korupsi. Yakni, dengan nilai 97 sehingga dapat mengantarkan Kota Madiun masuk jajaran terbaik secara nasional.

Pun, perolehan itu diperinci dengan sejumlah indikator penilaian. Mulai, perencanaan dan penganggaran APBD serta dari perizinan mendapat nilai 100. Kemudian, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nilai 99 dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan nilai 97. Kemudian pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah (BMD) masing-masing dengan nilai 95. Terakhir, optimalisasi pajak daerah dengan nilai 93.

“Dalam upaya mempertahankan capaian baik ini semua rekomendasi KPK kami jalankan. Dan semua indikator-indikator pencegahan korupsi ditingkatkan,’’ pungkasnya.