RRI.CO.ID, Bandung - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan kawasan perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting agar pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 di Bandung, Kamis (30/7/2026).

Nurdin mengatakan pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan integrated border management dengan memperkuat Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Kawasan Perbatasan Prioritas (KPP), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Serta, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat pelayanan publik, simpul konektivitas, dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut dia, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar pembangunan kawasan perbatasan berjalan selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sekaligus, mampu meningkatkan daya saing daerah.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono, menyampaikan penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP 2027–2029 diarahkan pada sinkronisasi program lintas kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan potensi kawasan perbatasan. Ia menyebut Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) meningkat dari 0,552 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026 dan ditargetkan mencapai 0,72 pada 2029.

Ismawan menilai pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan dukungan pasar, konektivitas, dan sistem logistik yang memadai, sehingga penguatan tata ruang, investasi. Selain itu, kerja sama lintas sektor dan negara tetangga perlu dilakukan secara terpadu.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI, Harris Fadhly, menyebut pembangunan infrastruktur di 299 kecamatan perbatasan melibatkan kolaborasi 15 kementerian/lembaga dan satu kementerian koordinator. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan meningkatkan pelayanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Harris menegaskan keberhasilan Rencana Aksi PBWN-KP tidak hanya dilihat dari serapan anggaran, tetapi juga progres fisik kegiatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemantauan, evaluasi, serta pemutakhiran data secara berkala diperlukan agar sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dapat memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran.

Forum koordinasi yang dibuka Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, tersebut dihadiri para Kepala Biro, Asisten Deputi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI. Hadir pula perwakilan kementerian dan lembaga anggota BNPP RI.

Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat terwujudnya kawasan perbatasan yang maju, terintegrasi, dan berdaya saing. Sekaligus, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.