Dr Kelvin Keliduan Tegaskan Kepastian Hukum dan Hak Masyarakat Tanimbar

RRI.CO.ID, Saumlaki : ‎Blok Abadi Masela, yang saat ini, menjadi salah satu Proyek Nasional, yang akan beroparasi di Kabaupaten Kepulauan Tanimbar, sudah tentu akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat Tanimbar, namun yang menjadi persoalan saat ini adalah, Hak-Hak Masyarakat Tanimbar, yang terus di perjaungkan, untuk keejatraan masyarakat, namun belum sepenuhnya di nikmati oleh masyarakat tanimbar.

Untuk itu, demi Upaya memperjuangkan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat adat dan lokal Kepulauan Tanimbar kembali menguat melalui kegiatan seminar yang digelar di Aula Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen STIMAS, Selasa, 13 Januari 2026.

‎‎Seminar yang di pusatka di aula Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen STTIMAS Saumlaki tersebut, menghadirkan Dr. Kelvin Keliduan, S.H., M.H. sebagai narasumber utama, dengan fokus pembahasan pada kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat Tanimbar dalam konteks pengelolaan dan eksploitasi Proyek Strategis Nasional Blok Abadi Masela.

Selain kehadiran Dr. Kelvin Keliduan, S.H., M.H. sebagai narasumber utama, Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan organisasi kepemudaan, aktivis hukum, hingga masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap masa depan sumber daya alam Tanimbar.

‎‎Dr. Kelvin Keliduan dalam menyampaikan materinya, lebih fokus menegaskan bahwa proyek Blok Abadi Masela tidak boleh hanya dipandang dari sisi kepentingan investasi dan negara semata, tetapi juga harus menjamin perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal sebagai pemilik ruang hidup dan wilayah adat.

“Selaku Aktifis, dan juga anak asli Tanimbar, Keliduan mengatakan, Kepastian hukum bagi masyarakat Tanimbar bukan pilihan, melainkan keharusan konstitusional. Negara wajib memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat, hak atas tanah, lingkungan hidup, serta manfaat ekonomi lokal tidak terpinggirkan oleh proyek besar seperti Blok Masela”, katanya.‎

Dirnya juga menyoroti pentingnya transparansi, partisipasi publik, serta penguatan regulasi daerah agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, melainkan subjek utama pembangunan di wilayahnya sendiri.

Seminar ini berlangsung dinamis dengan sesi diskusi interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, serta tuntutan agar pemerintah pusat dan daerah lebih serius melibatkan masyarakat Tanimbar dalam setiap proses pengambilan kebijakan terkait Blok Masela.

Pihak penyelenggara menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun konsolidasi intelektual dan sosial guna mengawal proyek Blok Abadi Masela agar berjalan sesuai prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan supremasi hukum.

Dengan terselenggaranya seminar ini, STIMAS Kepulauan Tanimbar kembali menegaskan perannya sebagai ruang akademik kritis yang berkontribusi aktif dalam isu-isu strategis daerah dan nasional.