Krisis Kepercayaan: Ketika Institusi Publik Diragukan

  • 03 Mei 2025 12:20 WIB
  •  Manado

KBRN,Manado: Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi krisis kepercayaan yang signifikan terhadap institusi-institusi utama seperti pemerintah, media, dan lembaga legislatif. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia, yang menunjukkan tren serupa.

1. Penurunan Kepercayaan Global terhadap Pemerintah dan Media

Sebagaimana dikutip dari sumber: Edelman Trust Barometer 2024 mengungkapkan bahwa kepercayaan global terhadap pemerintah dan media mengalami penurunan. Hanya 50% responden di seluruh dunia yang menyatakan percaya bahwa pemerintah akan melakukan hal yang benar. Sementara itu, kepercayaan terhadap media juga berada pada tingkat yang rendah, dengan hanya 50% responden yang menyatakan kepercayaan mereka .

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa inovasi yang cepat, seperti kecerdasan buatan dan teknologi baru lainnya, telah menjadi faktor risiko baru yang memperburuk masalah kepercayaan, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan polarisasi politik .

2. Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara di Indonesia

Di Indonesia, survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Januari 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga negara bervariasi. Tingkat kepercayaan tertinggi diberikan kepada TNI (89,3%) dan Presiden (86,7%). Namun, kepercayaan terhadap DPR hanya mencapai 64,8%, menjadikannya salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah .

Survei lain yang dilakukan pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepercayaan terhadap DPR dan partai politik masih rendah, terdapat tren peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut .

3. Penurunan Kepercayaan terhadap Media Tradisional

Reuters Institute Digital News Report 2023 mencatat bahwa kepercayaan terhadap media tradisional mengalami penurunan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa hanya 40% responden yang menyatakan kepercayaan mereka terhadap berita yang mereka konsumsi. Selain itu, semakin banyak orang yang menghindari berita, dengan 36% responden yang mengatakan bahwa mereka sering atau kadang-kadang menghindari berita, meningkat dari 29% pada 2017 .

Fenomena ini diperparah oleh meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber berita, yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak diverifikasi dan bias, sehingga memperburuk krisis kepercayaan terhadap media.

4. Dampak Krisis Kepercayaan terhadap Demokrasi dan Stabilitas Sosial

Krisis kepercayaan terhadap institusi publik memiliki dampak serius terhadap demokrasi dan stabilitas sosial. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, media, dan lembaga legislatif, partisipasi dalam proses demokrasi dapat menurun, dan legitimasi institusi-institusi tersebut dapat dipertanyakan.

Selain itu, penurunan kepercayaan dapat menyebabkan polarisasi sosial yang lebih dalam, meningkatnya penyebaran informasi yang salah, dan melemahnya kohesi sosial. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap konflik dan ketidakstabilan politik.

5. Upaya Membangun Kembali Kepercayaan Publik

Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat sipil. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

  • Transparansi dan Akuntabilitas: Institusi publik harus beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
  • Peningkatan Kualitas Informasi: Media harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, seimbang, dan bebas dari bias.
  • Pendidikan Literasi Media: Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan mengenali berita palsu.
  • Dialog dan Partisipasi Publik: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap institusi.

Kesimpulan

Krisis kepercayaan terhadap institusi publik merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan upaya bersama dan komitmen untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi, kepercayaan publik dapat dibangun kembali, memperkuat demokrasi, dan memastikan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

(Stanly Kalumata)

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....