KBRN, Jakarta: Beredar sebuah gambar di Facebook yang menginformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menghentikan dana desa. Hal ini dikarenakan banyak kepala desa (kades) yang korupsi.

Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), informasi tersebut adalah tidak benar. Setelah Tim Cek Fakta Komdigi melakukan penelusuran, Jumat (14/11/2024), maka informasi tersebut harus diluruskan.

Tim Cek Fakta Komdigi kemudian melakukan penelusuran di beberapa media sosial resmi Presiden Prabowo Subianto. Dari hari penulusuran tersebut, tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penghentian dana desa karena banyak kades korupsi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146 tahun 2023 mengatur penghentian sementara penyaluran dana desa jika ada indikasi penyelewengan. Namun, dana desa akan kembali disalurkan setelah ada kejelasan status hukum.

Adapun status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa. Terkait adanya informasi tersebut, Komdigi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.

https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-presiden-prabowo-subianto-akan-menghentikan-dana-desa