Dewan SBT Tak Yakin Keliobas Akan Evaluasi Kadis Terlibat Politik Praktis

KBRN, Bula : Anggota DPRD Seram Bagian Timur (SBT) Umar Gassam tak yakin dengan gertakan Bupati Abdul Mukti Keliobas yang akan mengevaluasi Kepala dinas (kadis) atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat politik praktis di Pilkada.

Gertakan itu disampaikan Bupati Abdul Mukti Keliobas di sela pelantikan sejumlah pejabat eselon II hasil lelang di Pemkab SBT.

Politisi partai Gerindra yang juga Ketua Komisi A DPRD SBT itu tak yakin apa yang disampaikan Keliobas benar-benar dilakukan.

"Bupati lain boleh kalau bicara bikin.Kalau Bupati MK (Mukti Keliobas) bicara bilang mau ganti jang harap, " ujar pria yang akrab disapa UG merespon pernyataan Keliobas, Jum'at (23/8).

Sebelumnya, Keliobas mengatakan akan mengevaluasi pimpinan OPD yang bermain politik praktis di Pilkada.

Gertakan itu dia sampaikan dihadapan belasan pejabat eselon II yang baru dilantik maupun yang hadir dalam acara pelantikan di halaman kantor Bupati SBT, Kamis (22/8).

"Kalau ada pimpinan OPD pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik kemudian sudah mulai main-main mata, saya akan evaluasi," ujarnya.

Ia pun mengingatkan kepala dinas atau pimpinan OPD netral di Pilkada lebih aman. Sebab resiko bagi mereka yang terlibat politik praktis akan ditanggung sendiri.

"Kalau tidak berpolitik praktis, siapa pun bupati yang terpilih aman-aman saja. Tapi kalau terlibat dalam politik praktis, maka resiko ditanggung sendiri, " ingatnya.

Sebelumnya, Keliobas mengatakan, netralitas ASN telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk sanksi bagi mereka yang terlibat langsung dalam politik praktis.

Oleh karena itu, kata dia, demi menghindari sanksi akibat terlibat politik praktis, netralitas ASN harus dijaga selama pelaksanaan Pilkada.