Kekeringan Hampir di Semua Kecamatan, Pemkab SBT Butuh Tambahan Damkar & Sumur Bor

RRI.CO.ID, Bula- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, bergerak cepat menghadapi dampak kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat dampak El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah. Pemkab SBT mengusulkan tambahan armada pemadam kebakaran (damkar) dan pembangunan sumur bor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juru Bicara Pemkab SBT, Ahmad Mony, mengatakan koordinasi penanganan bencana dilakukan bersama seluruh camat melalui rapat virtual pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Rapat tersebut dipimpin Bupati dan Wakil Bupati SBT, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta diikuti anggota Komisi VIII DPR RI Alimuddin Kolatlena, tim BNPB yang berada di SBT untuk meninjau dampak kekeringan yang terjadi.

"Ini menjadi bahan bagi pemerintah daerah bersama-sama BNPB untuk sama-sama mengatasi bencana ini," kata Ahmad kepada wartawan di Kantor Bupati SBT usai rapat.

Dari laporan para camat, hampir seluruh kecamatan di SBT terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih. Kondisi relatif lebih aman dilaporkan terjadi di Kecamatan Werinama dan Siwalalat.

Sementara itu, kondisi yang cukup parah terjadi di Kecamatan Bula Barat. Kebakaran lahan yang terjadi sebelumnya bahkan berdampak pada aktivitas pertanian warga.

"Di Bula Barat, kebakaran lahan kemarin bahkan berdampak ke aktivitas pertanian. Ada beberapa lahan perkebunan milik petani, sawah, cengkeh, kelapa, pala itu ikut terbakar," ujarnya.

Selain lahan pertanian yang terbakar, kekeringan juga menghambat aktivitas warga untuk memulai kegiatan pertanian. Kondisi tersebut, kata Ahmad, tidak terlepas dari peringatan cuaca yang sebelumnya telah disampaikan BMKG.

Pemkab SBT juga menyiapkan langkah pemulihan bagi masyarakat yang terdampak, terutama petani yang kehilangan lahan dan tanaman akibat kebakaran. Salah satu langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah menyediakan bibit tanaman agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian.

"Yang paling cepat kita akan lakukan adalah menyediakan bibit. Bibit pala, kelapa, bibit hortikultura sehingga masyarakat bisa mengakses bibit itu dan bisa memulai kegiatan pertaniannya kembali," kata Ahmad.

Menurutnya, pemulihan sektor pertanian menjadi penting karena banyak masyarakat SBT menggantungkan aktivitas ekonomi dari perkebunan dan pertanian. Kendala lain yang dihadapi Pemkab SBT adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam merespons bencana secara cepat.

Ahmad mengatakan armada damkar yang dimiliki pemerintah daerah saat ini belum mampu menjangkau seluruh kecamatan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan karena SBT memiliki sejumlah wilayah kepulauan.

"Kita punya armada pemadam kebakaran yang ada tidak bisa meng-cover seluruh kecamatan yang ada, apalagi yang ada di kepulauan. Ini yang menjadi usulan kita ke teman-teman BNPB tadi, bagaimana kita mendapatkan bantuan armada pemadam kebakaran," jelasnya.

Selain armada damkar, Pemkab SBT mengusulkan pembangunan sumur bor di wilayah yang memiliki potensi kekeringan dan kebakaran tinggi. Sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung penanganan kebakaran.

"Kita sudah usulkan bagaimana setiap kecamatan dengan potensi kebakaran atau kekeringan tinggi itu kita usahakan pembangunan sumur-sumur bor," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah persoalan bencana lain juga disampaikan kepada BNPB. Salah satunya abrasi pantai yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan.

Warga di Kecamatan Gorom dan Gorom Timur dilaporkan mengalami dampak abrasi. Bahkan, salah satu camat menyampaikan terdapat rumah warga yang bagian dapurnya ambruk akibat terkikis abrasi.

"Beberapa rumah itu dapurnya sudah ambruk karena terkikis oleh abrasi. Tadi juga sudah dicatat oleh teman-teman dari BNPB," katanya.

Ahmad berharap seluruh usulan penanganan bencana tersebut dapat segera ditindaklanjuti setelah tim BNPB dan anggota Komisi VIII DPR RI kembali ke Jakarta. "Mudah-mudahan begitu mereka sampai di Jakarta bisa meng-ACC permintaan dari pemerintah daerah agar dampak bencana bisa segera tertangani," pungkasnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan kondisi kekeringan belum mencapai puncaknya dan dampaknya berpotensi meningkat pada September.

Plt Direktur Penanganan Kedaruratan Wilayah II BNPB Riswandi mengatakan pihaknya telah melihat langsung kondisi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta abrasi di sejumlah wilayah SBT.

“Kami sudah melihat dalam empat hari ini terkait dengan bencana kekeringan, kekurangan air bersih yang diderita oleh masyarakat,” kata Riswandi kepada wartawan, Minggu, 16 Agustus 2026).

Menurut Riswandi, kondisi tersebut terjadi di sebagian besar wilayah SBT. BNPB juga telah menerima proposal dari pemerintah daerah terkait kebutuhan penanganan bencana.

“Kami sudah lihat dan terpampang dengan proposal yang diberikan oleh Pemerintah Seram Bagian Timur ini memang nyata dampaknya terkait dengan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi ini,” ujarnya.

Sebelumnya, BNPB mencatat kekeringan di SBT telah berdampak pada 24.089 jiwa atau 7.107 kepala keluarga pada periode Mei-Juli 2026. Sejumlah wilayah mengalami penurunan debit air hingga sumur dan sungai mengering.