Salurkan Air Bersih 2 Pekan, Alimuddin Dorong Penanganan Krisis SBT Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Bula - Anggota Komisi VIII DPR RI Alimuddin F. Kolatlena bersama tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau dampak El Nino dan kemarau panjang di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, Minggu, 16 Agustus 2026. Kemarau panjang di SBT berdampak pada krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga abrasi akibat gelombang laut.

Alimudin mengatakan, Pemkab SBT telah mengusulkan dukungan penanganan bencana kepada pemerintah pusat melalui BNPB, termasuk dana siap pakai. "Terjadi dampak El Nino dan kemarau panjang yang berakibat kepada krisis air bersih, lalu juga kebakaran hutan dan lahan, termasuk bencana abrasi," kata Alimudin di Kantor Bupati SBT, Minggu.

Menurut Alimudin, usulan bantuan tersebut telah dikomunikasikan dengan Kepala BNPB. Tim BNPB juga telah berada di SBT selama empat hari untuk melakukan survei dan verifikasi di sejumlah lokasi terdampak. "Kita sudah komunikasikan dan mendapat perhatian serius dari Kepala BNPB. Tim sudah empat hari di sini dan sudah survei atau verifikasi di beberapa titik," ujarnya.

Dia berharap proses verifikasi dapat mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, data dan fakta yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar BNPB dalam menyalurkan dukungan.

Selain mendorong bantuan pemerintah pusat, Alimudin mengaku telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kota Bula dan Bati selama sekitar dua pekan terakhir. "Kami selaku anggota DPR juga telah mendistribusikan untuk warga di Kota Bula dan juga Bati. Kurang lebih sudah dua minggu kita distribusi dan kita rencanakan berkelanjutan selama masyarakat mengalami krisis," katanya.

Plt Direktur Penanganan Kedaruratan Wilayah II BNPB Riswandi mengatakan, tim turun ke SBT untuk menindaklanjuti usulan pemerintah daerah terkait kekeringan, kekurangan air bersih, karhutla, dan abrasi.

Selama empat hari berada di lapangan, tim BNPB menemukan dampak bencana tersebut sesuai dengan laporan Pemkab SBT. "Kami sudah melihat dan terpadangkan dengan proposal yang diberikan oleh pemerintah Seram Bagian Timur ini memang nyata dampaknya terkait dengan kekeringan ini dan kebakaran hutan dan lahan dan abrasi," ujar Riswandi.

Hasil survei dan verifikasi tersebut akan segera dilaporkan kepada Kepala BNPB untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Untuk penanganan jangka panjang, BNPB akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lain, terutama terkait mitigasi kekeringan dan abrasi.

Riswandi juga mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air serta tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan untuk mencegah kebakaran.

Menurutnya, berdasarkan analisis BNPB, kondisi kekeringan saat ini belum mencapai puncaknya. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada September 2026.

Sebelumnya, BNPB mencatat kekeringan di SBT telah berdampak pada 24.089 jiwa atau 7.107 kepala keluarga pada periode Mei-Juli 2026. Sejumlah wilayah mengalami penurunan debit air hingga sumur dan sungai mengering.

Pemerintah juga telah melakukan distribusi air bersih di sejumlah wilayah SBT sebagai respons terhadap dampak kekeringan dan El Nino.