RRI.CO.ID, Bula— Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. GMNI mempertanyakan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menangani kebakaran yang terus berlangsung, termasuk penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Kepala Badan Verifikasi Organisasi DPP GMNI, Zulkifli Liliyai, meminta Pemerintah Kabupaten SBT dan DPRD setempat memberikan penjelasan terbuka terkait langkah penanganan karhutla. "Ketika api terus meluas, masyarakat justru mempertanyakan keberadaan negara di tengah ancaman yang mereka hadapi," kata Zulkifli dalam keterangannya, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurut dia, pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama dalam kondisi bencana yang mengancam keselamatan warga dan lingkungan. GMNI juga meminta Pemkab SBT menjelaskan apakah anggaran BTT sekitar Rp1,5 miliar telah digunakan untuk penanganan kebakaran.

"Jika belum digunakan, apa alasan hukum, administratif, maupun teknis yang menyebabkan anggaran tersebut belum dimanfaatkan dalam situasi yang mengancam keselamatan masyarakat. Jika sudah digunakan, berapa besar realisasinya dan untuk kegiatan apa saja," ujar Zulkifli.

Selain meminta transparansi anggaran, GMNI mendesak DPRD SBT menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pemerintah daerah melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP).

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui instansi teknis terkait telah merespon kejadian karhutla dengan terus melakukan upaya penanganan dimulai sejak kebakaran pertama kali terdeteksi di Kecamatan Bula.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten SBT, Hadi Rumbalifar, mengatakan petugas bersama aparat keamanan, masyarakat, dan unsur terkait merespon setiap kejadian karhutla dengan melakukan upaya pemadaman serta pencegahan agar api tidak meluas ke permukiman.

"Untuk kebakaran hutan kami tetap siaga. Saya di setiap apel selalu menyampaikan kepada seluruh staf bahwa kita tetap siaga, karena ini kondisi panas dan kapan saja kebakaran bisa terjadi," kata Hadi.

Ia menjelaskan, laporan kebakaran diterima melalui layanan darurat 112 maupun laporan langsung dari masyarakat. Meski menghadapi keterbatasan armada dan personel, Hadi memastikan petugas tetap berada di lapangan untuk menangani titik api.

"Tim tetap berada di lapangan, baik siang maupun tengah malam, untuk memastikan kebakaran tidak meluas dan mengancam masyarakat," ujarnya.

Pemerintah daerah tmengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan segera melaporkan apabila menemukan titik api.