RRI. CO. ID, Bula– Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai upaya mempercepat penyelesaian konflik pertanahan sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SBT, Rosa F.C. Batmomolin, mengatakan GTRA merupakan forum koordinasi yang telah berjalan selama beberapa tahun.

Di tingkat provinsi, GTRA dipimpin oleh gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten diketuai oleh bupati dengan Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana harian. Menurut Rosa, keberadaan GTRA bertujuan menyelesaikan konflik pertanahan, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pembangunan daerah.

"Diharapkan melalui kegiatan GTRA ini ada kolaborasi dan sinergi lintas sektor sehingga berbagai persoalan pertanahan dapat dibahas di tingkat pimpinan untuk dicari solusi bersama," ujar Rosa kepada wartawan, Rabu, 15 Juli 2026.

Rosa menjelaskan, pembahasan dalam forum GTRA tidak hanya berfokus pada persoalan pertanahan. Forum tersebut juga membahas isu tata ruang, kawasan hutan, hingga program pemberdayaan masyarakat yang saling berkaitan.

Menurut dia, pendekatan lintas sektor diperlukan karena berbagai persoalan pembangunan sering kali memiliki keterkaitan dengan status dan pemanfaatan lahan.

Selain menjadi wadah penyelesaian persoalan agraria, GTRA juga membuka ruang bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di lapangan, termasuk yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui forum tersebut, setiap instansi diharapkan dapat menyampaikan kendala yang dihadapi agar dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi melalui koordinasi antar-pemangku kepentingan.

"Kalau ada kolaborasi, maka diharapkan akan lahir solusi. Semua instansi dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi sehingga bisa ditindaklanjuti bersama," kata Rosa.