RRI.CO.ID, Bula-Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026.

Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat yang digelar di Bula, Jumat, 10 Juli 2026, dengan fokus pada penguatan sinergi antarinstansi, terutama dalam penyediaan data pendukung dan penetapan lokasi kawasan transmigrasi yang menjadi target program PTSL tahun depan.

Kepala Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten SBT, Agnesya Beatrix de Fretes, mengatakan rapat koordinasi menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan dapat berjalan sesuai rencana.

"Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program PTSL tahun 2026, Kantor Pertanahan SBT menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SBT," ujar Agnesya dalam keterangannya, Jumat, 10 Juli 2026.

Menurut Agnesya, kolaborasi lintas instansi diperlukan agar proses pendataan dan penetapan lokasi, khususnya di kawasan transmigrasi, dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.

Sementara itu, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL 2026, Cliff R. Soplanit, menilai koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses legalisasi aset masyarakat melalui program PTSL.

Dalam rapat tersebut, kedua instansi membahas sejumlah aspek teknis, mulai dari kesiapan data pendukung, identifikasi lokasi, hingga langkah-langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

"Melalui forum tersebut, kedua instansi membahas berbagai aspek teknis, termasuk kesiapan data pendukung, identifikasi lokasi, serta langkah-langkah strategis guna memastikan pelaksanaan PTSL dapat berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran," kata Cliff.

Ia berharap sinergi yang terjalin antara Kantor Pertanahan Kabupaten SBT dan Dinas Nakertrans mampu mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi muncul selama pelaksanaan program.

Menurut Cliff, koordinasi yang kuat juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target PTSL tahun 2026 secara optimal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten SBT, lanjut dia, akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat melalui pelaksanaan Program PTSL.