Kunjungi Kalrez & Citic, DPN Temukan Masalah Upah & Penurunan Produksi Migas

RRI. CO. ID, Bula – Berbagai persoalan yang membelit industri minyak dan gas (migas) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, menjadi perhatian Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) saat melakukan kunjungan kerja, Selasa, 7 Juli 2026. Temuan di lapangan tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional.

Ketua Tim Kedeputian Geostrategi DPN, Mayjen TNI Dr. Nur Wahyu Widodo, mengatakan peninjauan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi industri migas di Maluku, termasuk berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

"Kami ingin mengetahui secara jelas berbagai kendala yang dihadapi perusahaan agar dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, tim mendatangi PT Kalrez Petroleum Seram dan PT Citic Seram Energy, dua perusahaan migas yang beroperasi di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dari hasil dialog dengan manajemen perusahaan, DPN mencatat PT Kalrez masih menghadapi persoalan pembayaran hak atau upah pekerja. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan operasional perusahaan.

Untuk mempertahankan aktivitas usaha, perusahaan menjalankan penjualan bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber pendapatan alternatif di tengah tekanan yang dihadapi sektor hulu migas.

Sementara itu, PT Citic Seram Energy dilaporkan mengalami penurunan produksi minyak. Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas usaha perusahaan, termasuk berkurangnya kebutuhan tenaga kerja.

Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan industri migas di daerah yang memiliki potensi energi besar tersebut.

Mayjen TNI Nur Wahyu Widodo menegaskan Maluku memiliki sumber daya energi yang strategis sehingga berbagai kendala di lapangan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya, masukan dari perusahaan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan akan menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu mendorong penguatan sektor energi nasional.

Selain meninjau perusahaan migas, rombongan DPN juga bertemu dengan Bupati Seram Bagian Timur, Fachri Husni Alkatiri. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah berharap hasil kajian DPN dapat melahirkan kebijakan yang mempercepat pembangunan sektor energi, memperkuat investasi, meningkatkan pemerataan infrastruktur energi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja di Kabupaten SBT.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, DPN menilai industri migas di SBT masih membutuhkan dukungan melalui penguatan investasi, kepastian berusaha, serta kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan industri, melindungi hak-hak pekerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.