Pemkab SBT Siapkan Langkah Darurat Atasi Krisis Air Bersih di Kota Bula

RRI.CO.ID, Bula – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, menyiapkan langkah darurat untuk mengatasi krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bula. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten SBT, Ramli Sibualamo, mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna merumuskan langkah penanganan cepat terhadap kondisi tersebut.

"Melihat kondisi ini, tadi kita telah menggelar rapat yang dipimpin Asisten II Setda dan diikuti beberapa kepala dinas untuk bagaimana kita berusaha mengantisipasi kondisi ini. Masing-masing instansi sudah memiliki tanggung jawab sesuai hasil rapat," kata Ramli kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Ramli, hasil rapat tersebut langsung ditindaklanjuti dengan aksi lapangan pada sore hari nanti. Sejumlah instansi teknis telah diberikan tugas sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), kata dia, menyiapkan mobil tangki dan pasokan air bersih, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas mendukung kebutuhan penanganan di wilayah terdampak.

"Keputusan rapat terakhir itu langsung dilakukan aksi pada sore hari. Artinya, kita sudah bisa mengantisipasi seluruh lokasi yang rawan mengalami kekurangan air," ujarnya.

Ramli mengakui kondisi kekurangan air bersih tersebut berdampak pada masyarakat. Namun, pendataan jumlah warga terdampak masih menjadi kewenangan instansi teknis yang menangani langsung di lapangan.

"Untuk warga yang terdampak tentu ada, tetapi itu menjadi tugas dan fungsi instansi teknis terkait untuk melakukan pendataan," katanya.

Selain langkah darurat, Pemerintah Kabupaten SBT juga terus mendorong percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bula sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan kekurangan air bersih.

Ramli menjelaskan, saat ini proses pembangunan SPAM masih berada pada tahap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis. "Terdapat kurang lebih 14 item persyaratan untuk pembangunan SPAM. Saat ini progres pemenuhannya sudah mencapai sekitar 85 sampai 90 persen," ungkapnya.

Ia menyebut masih ada dua dokumen penting yang harus diselesaikan, yakni izin air baku dari Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Detail Engineering Design (DED) yang disusun oleh konsultan.

Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, Pemkab SBT akan mengusulkan pembangunan SPAM Kota Bula pada 2027. "Kalau SPAM sudah ada, maka persoalan kekeringan di Kota Bula ini bisa kita atasi," ujar Ramli.