RRI.CO.ID, Bula– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Advokasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Lantai III Hotel Surya, Kota Bula, Jumat, 5 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten SBT, Ramli Kilwarany, dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan sektor kesehatan di daerah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes SBT, Punira Kilwalaga, mengatakan kesehatan merupakan pilar utama dalam mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Namun, menurut dia, sistem kesehatan selama ini masih lebih berfokus pada pendekatan kuratif atau pengobatan setelah seseorang mengalami sakit.

Padahal, berdasarkan data epidemiologi global maupun nasional, beban Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker terus mengalami peningkatan serta kerap terdeteksi saat telah memasuki stadium lanjut.

“Biasanya kalau ada yang sakit atau ada keluhan baru kita berkunjung atau melakukan pemeriksaan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga membebani sistem pembiayaan kesehatan nasional secara signifikan,” kata Kilwalaga.

Ia menjelaskan, untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem kesehatan dengan memperkuat upaya promotif dan preventif.

Menurut Kilwalaga, transformasi tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan diperkuat melalui kebijakan Program Quick Win Presiden, salah satunya melalui Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

“Program ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program PKG diluncurkan secara masif pada 10 Februari 2025 dengan target menjangkau 280 juta penduduk Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendeteksi secara dini berbagai risiko maupun masalah kesehatan masyarakat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Kilwalaga menegaskan, keberhasilan pelaksanaan PKG tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor.

Menurut dia, puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer, klinik-klinik mitra BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menyukseskan program tersebut.

Karena itu, Rakor dan Advokasi PKG digelar sebagai forum untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan langkah, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan.

“Target PKG ini ada kelompok-kelompoknya. Kelompok terbesar adalah anak usia sekolah, mulai usia 1 sampai 6 tahun dan 7 sampai 17 tahun. Kelompok ini menjadi sasaran penting yang harus kita jangkau bersama,” kata Kilwalaga.